Produksi Beras Nasional, Benarkah Surplus?

Kementerian Pertanian mencatat produksi beras nasional mengalami surplus sebesar 10 juta ton tahun lalu. Angka ini didasarkan pada asumsi konsumsi beras nasional sebanyak 33 juta ton, sementara produksi beras 43 juta ton. Maka, data di atas kertas surplus 10 juta ton.

 

Angka ini juga jadi rujukan Biro Pusat Statistik. Dalam rilisnya, BPS mengumumkan perkiraan angka produksi gabah kering 2015 mencapai 74,9 juta ton, yang setara dengan 43,61 juta ton beras atau naik 5,8% dari tahun sebelumnya. Dengan konsumsi beras nasional sekitar 33,35 juta ton, maka pemerintah mengumumkan surplus beras sebesar 10,25 juta ton.

 

Pemerintah menyebut kenaikan itu didorong oleh upaya perbaikan irigasi, paket bantuan benih, dan optimalisasi lahan pertanian. Data pemerintah ini lebih besar sekitar 18% dari data yang dirilis oleh Kementrian Pertanian Amerika Serikat (USDA), yaitu 35,56 juta ton, yang artinya menurun 2% dari tahun sebelumnya.

 

Sekilan, kabar ini tentu mengembirakan. Tapi, kabar baik ini tak bertahan lama begitu sejumlah kalangan meragukan atau bahkann mempertanyakan data inni. Diperkirakan data yang dirilis pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

 

Guru besar Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, data pemerintah selalu lebih tinggi, dan trennya selalu naik. Padahal lahan pertanian kita menurun tiap tahun antara 60.000-100.000 hektar. Lalu terjadi kerusakan jaringan-jaringan irigasi, apalagi tahun ini ada El-Nino.

 

Dwi melakukan penelitian independen di 61 Kabupaten/kota di pulau Jawa, Bali, serta Papua. Hasilnya? Pada 67,9% daerah yang disurvei justru terdapat 20,42% penurunan produksi padi.

 

Klaim pemerintah juga dirasakan tidak sesuai dengan harga beras di pasaran karena berdasarkan data Kementerian Perdagangan, rata-rata harga beras di pasaran, akhir Januari lalu mencapai Rp10.879 per kilogram.

 

Tinggi, memang. Celakanya, harga yang tinggi, menurut Dwi, juga merugikan petani. “Jangan disangka harga beras yang tinggi menguntungkan petani kecil. Nonsense. Sama sekali tidak. Karena petani itu ketika panen langsung melepaskan sebagian besar gabahnya. Maka petani menjadi net consumer beras juga,” tuturnya.

 

Protes terhadap data surplus produksi tersebut tak hanya datang dari dalam negeri, Bank Dunia juga mempertanyakan klaim Pemerintah yang menyatakan produksi beras tahun lalu surplus 10 juta ton. Pasalnya, Poverty Analyst Bank Dunia Maria Monica Wihardja heran dengan harga beras yang dijual di Indonesia yang cenderung meningkat saat surplus beras.

 

Selain itu, Bank Dunia mengkritik data produksi dan konsumsi Kementerian Pertanian yang dinilai belum akurat. Sebab, data-data produksi yang dianggap surplus, seharusnya membuat harga maupun pasokan beras dalam negeri stabil, namun tidak dalam kenyataannya.

 

Lalu, apa kata Kementerian Pertanian? Kepala Pusat Data dan Informasi Kementan, Suwandi mengatakan, validitas data produksi dapat dikonfirmasi dari survei Sucofindo dan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Stok beras sebanyak 8 hingga 10 juta ton, ujarnya, tersebar di Bulog dan masyarakat.

 

Rincian hasil survei tersebut yaitu stok di produsen sebanyak 64% hingga 81%, di pengilingan dan pedagang 9% hingga 24%, dan di konsumen 9% hingga 11%. "Stok beras berfluktuasi antar ruang dan waktu, terutama saat musim panen dan paceklik, serta antar wilayah 16 provinsi sentra dan non sentra padi," kata Suwandi.

 

Menurut Suwandi, stok beras di Bulog pada Februari 2016 sebanyak 1,4 juta ton dan April 2016 mendekati 2 juta ton. Data series stok Bulog pada Januari 2015 hingga April 2016 sepanjang waktu tidak pernah menipis. Stok Bulog dari pengadaan domestik pun sudah mencukupi tanpa impor.

 

Suwandi menambahkan, keberadaan stok di produsen pun terkonfirmasi dengan data Sensus Pertanian BPS 2013 yang menyebutkan dari 14,3 juta Rumah Tangga Petani padi. Terdapat 37,6% tidak menjual gabah/beras hasil padinya, biasanya untuk disimpan dan konsumsi sendiri, 54,9% menjual sebagian hasilnya, dan sisanya 7,6% menjual seluruh hasil usahanya.

 

Untuk itu, Suwandi menilai pernyataan Bank Dunia membuat publik menduga-duga, di antaranya kemungkinan itu pendapat pribadi dan bukan rilis resmi Bank Dunia, karena terlihat analisis dan argumentasinya kurang tepat. Selain itu, tidak mungkin Bank Dunia menyarankan Indonesia impor beras di saat beras mencukupi. "Impor beras hanya akan menguras devisa dan menyengsarakan petani," tegas Suwandi.

 

Mengurai masalah perberasan nasional memang tidaklah sesederhana itu. Suwandi mengatakan, mengurai persoalan beras nasional tak semata menganalisis supply-demand semata, tetapi mencakup sejumlah aspek yang begitu rumit.

 

Selama ini, ujar Suwandi, harga beras dibentuk oleh faktor lain terkait tata niaga. Karena itu, harga beras pun bisa berbeda-beda di tingkat produsen, konsumen, maupun pangsa pasar internasional. Karena itu, mengingat faktor pembentuk harga berbeda-beda, maka solusi kebijakan pun seharusnya berbeda pula.

 

Yang jelas, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan, simpang siur soal data produksi beras nasional ini harus dibetulkan, atau diseragamkan. Sebab, kita selalu terjebak dengan data yang kurang teruji validitasnya. Hasilnya, validitas data yang meragukan seringkali melahirkan kebijakan yang juga kurang tepat.

 

Karena itu, ujarnya, sudah seharusnya pemerintah, akademisi, petani, praktisi maupun stakeholder bidang perberasan duduk bersama untuk membahas persoalan ini. Sebab, data produksi beras bukan semata klaim pemerintah.

 

Publik pun berhak tahu bagaimana sebetulnya data ini, bagaimana data ini diperoleh, serta bagaimana kita memperlakukan data ini untuk program swasembada beras di masa mendatang?