Koperasi Diminta Putus Rantai Tengkulak dan Calo

Keberadaan koperasi sebagai entitas bisnis para pedagang tradisional diharapkan bisa menjadi stabilitator harga pangan di tingkat konsumen. Koperasi di setiap pasar tradisional didorong untuk bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu upaya stabilitasi pangan.

 

"Koperasi bisa diberi peran lebih, karena di setiap pasar pasti ada koperasi pasar. Kita bisa potong mata rantai dengan koperasi," kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik di Jakarta, Senin (9/9).

 

Pihaknya mengakui bahwa pemerintah saat ini belum sanggup menuntaskan masalah fluktuasi harga pangan. Terutama saat musim panen dan paceklik. Fluktuasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerugian baik produsen maupun konsumen.

 

Bagi produsen, kata Damanik, tingkat harga yang menguntungkan sangat penting untuk kesinambungan usaha. Sementar, bagi konsumen harga terjangkau amat berguna untuk memastikan hak dasar kebutuhan pokok terpenuhi.

 

Karena itu, Koperasi harus ikut mengambil bagian lewat berbagai skema kemitraan. Misalnya, dalam hal pergudangan dan logistik pangan dari sentra ke pasar tradisional. Ini sekaligus meringankan beban Perum Bulog yang memiliki beban berat sebagai stabilitator harga pangan.

"Kehadiran koperasi dapat menggantikan peran tengkulak dan calo, serta memutus mata rantai dari produksi hingga distribusi," kata Damanik.

 

Damanik menyebut bahwa koperasi di level hulu bisa dijasikan alat untuk memfasilitasi petani dan produsen agar lebih berkembang. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus melibatkan koperasi-koperasi di level desa agar tercapai stabilitas harga bahan pokok di tingkat konsumen.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang, Arief Prasetyo Adi menuturkan bahwa sebagai BUMD DKI Jakarta, pihaknya ditugaskan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan di ibu kota. Ia mengatakan, warga Jakarta membutuhkan pasokan pangan, karena tidak mampu memproduksi sendiri.

 

"Jakarta ketergantungan pangan 95 persen pada daerah lain. Setidaknya butuh beras 10 ribu ton perbulan", kata Arief.

 

Permasalahan pangan di Jakarta, lanjut Arief, diantaranya pasokan beberapa komoditas yang tidak mencukupi saat terjadi anomali cuaca dan keterbatasan produksi. Selain itu, banyak kendala dari implementasi kebijakan pengaturan atau tata niaga bahan pangan.

 

Menurut dia, dari permasalah yang ditemui, pelibatan koperasi di hilir maupun hulu sangat membantu. Sebab, memudahkan pihaknya dalam mengumpulkan pasokan dan mengatur arus keluar masuk komoditas.

 

"Kita sudah biasa kerjasama dengan koperasi, khususnya Koppas. Bahkan, di tingkat hulu, kita juga sudah kerjasama dengan beberapa Gapoktan di sentra-sentra produksi Indonesia," ujar dia.

(republika.co.id)