RPP Kewenangan Pascapanen Masih Proses Pembahasan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang kewenangan terkait tata kelola pengolahan pascapanen masih dalam tahap pembahasan.

 

 

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis Musdalifah mengatakan lewat pesan singkat, RPP Kewenangan sedang dalam tahap pembahasan lintas kementerian.

 

"Sedang dalam tahap pembahasan lintas kementerian,"katanya kepada Bisnis, Minggu (11/3/2018).

 

RPP Kewenangan merupakan tindakan lanjut dari UU no. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. RPP ini diharapkan mampu memilah otoritas terkait pengolahan komoditas pasca panen antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian.

 

Musdalifah mengatakan dalam JFSS ke-4, RPP Kewenangan berbeda dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015. Meskipun sama-sama disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

 

Dia mengatakan RPP Kewenangan lebih kepada otoritas pembinaan dalam tataran Kementerian.

"Pembinaannya, semua industri kalau ada nilai tambahnya itu harus ada di Kemenperin. Ada road map nya," katanya, Jum'at (8/3).

 

Menurutnya ada beberapa industri yang dilimpahkan pembinaannya ke Kemenperin karena Kementan memiliki banyak fokus target. Dengan RPP Kewenangan tersebut, Kemenperin ingin mengelola komoditas pasca panen supaya lebih baik dan lebih rapi.

 

Direktur Jenderal Industri Agro, Kemenperin, Panggah Susanto mengatakan dengan RPP Kewenangan banyak hal yang dapat dipertegas seperti industri gula yang menurutnya harus berada di Kemenperin.

 

"[Pabrik gula] sebenarnya industri sehingga di dalam RPP kami minta supaya pembinaannya di Kementrian perindustrian. Maka itu harus dipertegas," katanya.

 

Dia menambahkan beberapa contoh komoditas yang bersigungan antara beberapa Kementerian.

 

Seperti rumput laut yang pengolahannya di bawah Kemenperin tapi juga diurusi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau industri Rumah Potong Hewan (RPH) yang masih berada di bawah Kementan.

 

Industri pasca panen pun belum diberi ketetepan yang jelas Kementrian mana yang harus menggarapnya. Terkait indikator Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Logistic Practices (GLP).

 

Dia meminta kepada Kemenko Perekonomian agar tanggung jawabnya diperjelas supaya bisa meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. Selain itu juga bisa lebih efektif dalam mendekatkan antara produsen dengan konsumen.

 

"Yang kami inginkan jangan sampai yang sudah baik menjadi terhambat pertumbuhannya," katanya.

 

(Bisnis.com)