Menjaga Inflasi dan Membentuk BUMD, Bank Indonesia Sumatera Selatan Undang Food Station

Palembang - Jelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan kembali menggelar pertemuan, untuk mengevaluasi kinerja pengendalian inflasi Sumatera Selatan (Sumsel) selama tahun 2019, melalui High Level Meeting bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se Sumsel di Ballroom Hotel Arista Palembang, Selasa 26 November 2019.


Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat Sinergi dan Koordinasi TIPD Sumsel dalam Rangka menjaga stabilitas inflasi dan upaya mendorong Pembentukan BUMD Pangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.


Kegiatan ini di hadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumsel, Yunita Resmi Sari, dan tiga BUMD Pangan percontohan Yakni Food Station Tjipinang Jaya selaku BUMD Pangan DKI Jakarta yang di wakili Sekertaris Perusahaan, Suratmin Suria Wijaya dan PT. Jatim Grha Utama, dan PT. Puspa Agro BUMD Pangan Jawa Timur untuk menjadi narasumber dalam mengelola BUMD Pangan.


Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumsel, Yunita Resmi Sari menerangkan, High Level Meeting kali ini, fokus pada pengendalian inflasi yang dapat dilakukan melalui 4K, dengan upaya jangka pendek meliputi Ketersediaan Pasokan (Sidak Pasar dan Operasi Bawang Putih), Keterjangkauan Harga (Kegiatan Pasar Murah), Koordinasi Jalur Distribusi Komoditas Strategis dan Komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan pasokan.


Pertama dalam jangka pendek ini, inflasi sumsel tetap rendah dan terkendali terutama jelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru.


"Jadi fokus pertama kita adalah, bagaimana mengamankan pasokan dan menjamin ketersediaan termasuk kelancaran distribusi, khususnya di dua bulan terakhir ini," ungkapnya.


Suratmin Suria Wijaya, Sekertaris Perusahaan Food Station menyampaikan bahwa Food Station selaku BUMD Pangan DKI Jakarta memiliki peranan penting dan fungsi dalam menjaga stabilisasi harga pangan di Jakarta.


"Sebagai salah satu BUMD Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta PT Food Station juga sebagai anggota TPID Provinsi DKI Jakarta. Kami siap untuk membantu dan berbagi pengalaman dalam mengelola pangan untuk setiap daerah di Indonesia. Agar kesejahteraan pangan di Indonesia bisa merata dan menekan inflasi di Indonesia." Jelas Suratmin.


Suratmin juga menambahkan, peranan BUMD PT Food Station sangat penting sebagai ujung tombak pengendalian harga beras di DKI Jakarta.


"Food Station, saat ini bekerja mulai dari hulu dengan melakukan kontrak farming dan Perdagangan antar Daerah untuk menyediakan kebutuhan beras DKI Jakarta," Jelasnya.


Sebagai barometer perberasan nasional, ujarnya, PT Food Station mengemban amanat untuk menjaga stabilitas pasokan, stok, maupun harga beras di ibukota.


“Keberadaan TPID DKI didukung oleh sejumlah BUMD bidang pangan, antara lain PT Food Station dan dan PD Dharma Jaya bermain di hulu sedangkan Perumda Pasar Jaya di hilirnya,” tambahnya.


Sebagai BUMD, selain memiliki fungsi menjaga stabilitas harga pangan, serta memperoleh laba untuk berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD),” kata Suratmin.


Selain menjaga stabilitas dan pasokan, ujar Suratmin, PT Food Station terus menggelar Program Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pangan bagi warga Jakarta. Salah satu yang dikerjakan oleh PT Food Station adalah menyediakan beras untuk kebutuhan beras PNS DKI dan beras serta telur untuk pemegang Kartu Jakara Pintar (KJP).


Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya menyampaikan, kedepan antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumsel dapat selaras membuat program, supaya tingkat inflasi yang ada di daerah ini terlampau tinggi.


Jika inflasi tinggi maka akan mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan. Sedangkan visi misi Gubernur sekarang adalah mengurangi kemiskinan.


"Itukah kenapa perlu ada koordinasi yang dilakukan Pemerintah disetiap daerah dalam menselaraskan apa yang menjadi program dalam menjaga inflasi daerah," ungkapnya.


Terkait rencana pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pangan, mantan Bupati Ogan Ilir ini berharap apa yang akan dirumuskan pada pertemuan hari ini, dapat menjadi contoh dan bisa diterapkan disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel.


"Ini menjadi contoh dan kita berharap BUMD Pangan ini nanti ada disetiap daerah di Sumsel,. Karena yang lebih tau persisnya, adalah Kabupaten/Kota masing-masing," tandasnya.