Membidik Peluang Bisnis Baru dari Sosialisasi Program Beras untuk PNS

Memasuki awal tahun 2019, PT Food Station Tjipinang Jaya(FSTJ) mulai menggencarkan lagi program beras untuk PNS DKI. Terkait hal tersebut, 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki banyak jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) diundang langsung untuk menyaksikan fasilitas produksi dan pergudangan yang dimiliki oleh FSTJ.


“Kami tak ingin hanya sekadar berkunjung dan mensosialisasikan program beras PNS ke kantor SKPD seperti yang dilakukan sebelumnya. Kali ini kami ingin SKPD terkait melihat langsung proses produksi yang dilakukan di pabrik dan gudang yang kami miliki. Karena itulah mereka kita undang ke pabrik. Harapannya mereka menjadi lebih yakin dengan kualitas produk yang kami produksi,” ujar Komisaris FSTJ Masrokhan.


Yang menarik SKPD yang diundang adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Ketiganya diundang secara berturut-turut ke FSTJ. Yang diundangpun tidak tanggung-tanggung yakni pejabat tinggi atau pengambil keputusan di SKPD terkait.


Sayangnya berdasarkan data yang ada dari Dinas Ketahanan Pangan, kelautan dan Pertanian DKI, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tingkat partisipasi ASN nya masih rendah dalam program beras untuk PNS. Padahal kedua SKPD tersebut memiliki jumlah ASN yang besar dibandingkan dengan jumlah ASN yang ada di SKPD lain.

“Jumlah ASN di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mencakup hampir 50% dari total jumah ASN di DKI. Namun yang ikut program beras untuk PNS masih rendah, itu sebabnya mereka kami undang ke FSTJ,” ungkap Masrokhan.


Secara keseluruhan hingga saat ini baru 17.000 atau 24% dari total 70.000 jumlah ASN di DKI yang sudah memanfaatkan program beras murah untuk PNS. Padahal Pemerintah Provinsi DKI sudah menargetkan hingga akhir tahun ini jumlah ASN DKI yang memanfaatkan program beras murah untuk PNS harus bisa mencapai 50%. Atas dasar fakta itulah, lanjut Masrokhan pihaknya kini mengusung strategi baru dalam sosialisasi program beras untuk PNS dengan cara mengundang langsung SKPD terkait ke FSTJ.


Bidik Peluang Kerjasama Lain
Masrokhan menambahkan selain peningkatan jumlah kepesertaan untuk Program beras untuk PNS, FSTJ ingin menjajaki peluang kerjasama dengan SKPD. Khususnya dengan Dinas ketiga SKPD yang diundang datang ke FSTJ. Adapun peluang kerjasama tersebut dalam hal pengadaan sejumlah bahan pokok untuk logistik di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di DKI Jakarta.

 

“Kita tahu ada cukup banyak jumlah RSUD yang ada di DKI dan tersebar di seluruh penjuru Jakarta yang bisa dibidik untuk kerjasama. Apalagi semua RSUD tersebut berbadan hukum BLUD yang ini sangat memudahkan untuk FS untuk menjalin kerjasama,” tutur Masrokhan.


Terkait Dinas Sosial DKI Jakarta, FSTJ juga punya misi serupa untuk menjajaki kerjasama pengadaan bahan pokok untuk beberapa program Dinas Sosial DKI Jakarta.


Beberapa program tersebut antara lain, logistik untuk kebutuhan berbagai panti di bawah naungan Dinsos DKI yang jumlahnya sangat banyak, kebutuhan bahan pokok untuk menopang program tanggap darurat bencana, PJLP yang berada di bawah naungan Dinas Sosial DKI Jakarta dan program BPNT dari Kementerian Sosial.


Masrokhan tak asal bercerita, untuk program BPNT dari Kementerian Sosial, di Jakarta saat ini ada 212.948 keluarga penerima manfaat (KPM) yang setiap bulan berhak mendapatkan uang senilai Rp110.000 yang setara dengan 8 kg beras 10 butir telur ayam.


Sementara itu Dinas Sosial DKI juga membutuhkan pasokan logistik untuk menopang keperluan 22 panti yang dimilikinya. Ke-22 panti tersebut setiap hari memerlukan beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu yang diolah menjadi makanan untuk penghuni panti.


Kemudian masih ada keperluan buffer stock logistik yang digunakan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. Untuk program ini setiap tahun diperlukan 50-75 ton beras. Dan terakhir ada 2400 Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang dimiliki oleh Dinas Sosial DKI yang bisa menjadi penerima Kartu Pekerja Jakarta.


“Semua program tersebut sangat potensial untuk dikerjasamakan dengan FSTJ karena pada umumnya membutuhkan bahan pangan yang kami miliki seperti beras, telur, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, ikan, bawang putih dan teh,” ujar Masrokhan.

Singkat cerita melalui program sosialisasi beras utuk PNS kali ini, FSTJ tak hanya membidik peningkatan kepesertaan program beras untuk PNS, tetapi juga membidik peluang kerjasama pengadaan logistik dengan SKPD terkait. “Jadi sambil menyelam minum air,” terang Masrokhan.


Namun demikian Masrokhan menyadari semua program yang dibidik hingga saat ini masih berupa potensi. Karena itu diperlukan tindak lanjut untuk merealisasikan menjadi kerjasama yang nyata. Misalnya dengan cara menggelar petemuan lanjutan dengan SKPD terkait.


“Singkatnya semua peluang kerjasama yang bisa meningkatkan pendapatan untuk perusahaan harus dicari dan diwujudkan,” pungkasnya.


Sementara itu Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah menyambut baik program beras untuk PNS DKI ini. Menurutnya dengan diundang langsung ke Food Station, pihaknya menjadi lebih yakin bahwa beras dan komoditi lain yang dihasilkan oleh Food Station adalah produk yang berkualitas.


“Saya memang tidak bisa ikut menyaksikan langsung karena ada agenda di tempat lain, tapi pejabat Dinas Sosial yang lain bilang oke, jadi saya tentu harus percaya,” ujar Irmansyah.


Terkait peluang kerjasama pengadaan bahan pokok di beberapa program yang dimiliki oleh Dinas Sosial, ia mengatakan peluang itu sangat terbuka. Karena itu, ia mempersilahkan kepada Food Station untuk menindaklanjutinya.


“Kalau bisa bekerjasama dengan BUMD DKI mengapa tidak. Apalagi produknya berkualitas dan terjamin. Prinsipnya asal semua prosesnya berjalan sesuai dengan aturan, peluang kerjasama ini bisa dijalankan,” tuturnya.