Food Station Bersama BULOG Lanjuti Program KPSH menggunakan Cadangan Beras Pemerintah

JAKARTA – PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai BUMD pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkomitmen untuk selalu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras tetap stabil dan bisa memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta.


Menurut Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi, stabilitas harga ini tak lepas dari stabilnya pasokan dan distribusi beras, baik yang masuk atau keluar dari PIBC, dengan kisaran 3.000 ton per harinya. Pasokan beras dan stok di PIBC per Selasa, 8 Januari 2019 masih sangat baik di atas 57.000 Ton. Food Station juga memastikan persediaan beras untuk kebutuhan awal tahun 2019 di DKI Jakarta aman.


Menindaklanjuti Perintah Gubernur DKI Jakarta, Arief berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Mabes Polri, Dinas KPKP Prov. DKI Jakarta, Bank Indonesia Perwakilan DKI, Biro Perekonomian Prov. DKI Jakarta, Pengurus Perpadi DKI Jakarta dan Para Pedagang Beras di PIBC untuk memastikan stabilnya pasokan dan harga beras di DKI Jakarta.


Dalam rapat sebelumnya telah disepakati bersama, untuk mengantisipasi kenaikan harga beras dan pasokan beras medium akan dilakukan Operasi Pasar Beras di DKI Jakarta berkelanjutan sampai dengan Maret 2019 dan dilanjutkan kembali apabila memang diperlukan.


Gubernur DKI Jakarta sudah mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan, dan Menteri Perdagangan sudah menugaskan Bulog untuk melakukan Operasi Pasar di PIBC melalui Food Station. PIBC akan memulai Operasi Pasar Beras Medium secara Massive di PIBC dengan harga Rp 8500/Kg sd Maret 2018 dan Rp 9000/Kg di konsumen akhir.


Arief mengatakan, Food Station senantiasa akan menjaga stabilitas harga maupun pasokan beras di PIBC. Di sisi lain, melalui program Operasi Pasar yang akan digelar setiap hari di DKI Jakarta, harga beras bagi warga Jakarta dapat dikendalikan.


Pelaksanaan KPSH beras medium dengan menggunakan CBP tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan tatakelola yang baik (good governance) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


“Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ph.D. memerintahkan SKPD terkait dengan BUMD Pangan untuk memberikan kontribusi dalam menahan laju inflasi di DKI Jakarta, meningkatkan jumlah stok beras untuk mengamankan kebutuhan pangan masyarakat Jakarta dan sekitarnya.” kata Arief.