PT Food Station Mulai Distribusikan Pangan Murah Di 72 RPTRA

PT Food Station Tjipinang Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, ditugaskan untuk mendistribusikan sejumlah bahan pangan untuk Program Pangan Murah pada pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

 

 

Untuk itu, mulai 7 Februari 2018, PT Food Station menggelar Program Pangan Murah dan mendistribusikan kebutuhan pokok ke 72 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Jakarta. Adapun barang-barang kebutuhan pokok yang disalurkan antara lain berupa beras, ikan kembung, telur ayam, serta susu ultra high temperature (UHT).

 

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan pihaknya mulai menyalurkan pangan murah ke 72 RPTRA di DKI Jakarta sejak kemarin (Rabu, 7/2/2018). “Setiap hari ada sebanyak 6 lokasi RPTRA yang menyediakan pelayanan Program Pangan Murah Bersubsidi.

 

Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pangan murah di dekat dengan rumah tinggalnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima RRI Jakarta, Kamis (8/2/2018).

 

Menurut Arief, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menginstruksikan kepada pihaknya agar dapat membantu memberikan asupan bernutrisi, dengan dua tambahan produk, yakni, ikan, dan susu kepada masyarakat. “Pak Wagub memerintahkan kami untuk memberikan nutrisi dan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk minum susu. Jadi, one day, one pack, yaitu 1 karton 24 pcs @200 ml susu,” katanya.

 

Harga yang ditawarkan dalam Program Pangan Murah Bersubsidi cenderung lebih murah dari harga-harga di pasaran. Arief mencontohkan, beras kualitas premium dengan kemasan 5 kg dijual Rp 30.000, daging sapi Rp 35.000/ kg, daging ayam Rp 8.000/ kg, ikan kembung Rp 13.000/ kg, telur ayam Rp 10.000/ tray, serta susu UHT Rp 30.000/ karton.

 

"Program pangan murah ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan bagi warga Jakarta, khususnya bagi para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU), Pekerja Harian Lepas (PHL), Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) setara Upah Minimum Provinsi (UMP), penghuni rumah susun Pemprov DKI, lansia, penyandang disabilitas, serta buruh berpenghasilan UMP," ungkap Arief.

 

(rri.co.id)