Wajib Divestasi Tak Bisa Lagi Ditunda

Pupus sudah harapan asing untuk menguasai Hortikultura di Indonesia. Terbitnya revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menegaskan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bidang usaha perbenihan maksimal hanya 30%.

 

Persyaratan tersebut sama dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kemtan) telah menolak usulan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melonggarkan pembatasan PMA dalam usaha Hortikultura. Upaya pengusaha mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun telah kandas.

 

Ketua Umum Asosiasi Produsen Benih Hortikultura Indonesia (Hortindo) Afrizal Gindow bilang, perusahaan Hortikultura siap untuk melakukan divestasi.

 

Pasalnya, permintaan pengusaha berupa prinsip grandfather clause atau aturan tidak berlaku surut pun tidak mendapat respon.

 

"Kami berharap grandfather clause masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi. Tapi ternyata dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah keluar yaitu jilid I sampai IX tidak ada," ujar Afrizal kepada KONTAN, Minggu (29/5).

 

Artinya, aturan tersebut akan berlaku surut sehingga perusahaan Hortikultura dengan kepemilikan saham asing lebih dari 30% wajib melakukan divestasi hingga kepemilikan saham asingnya maksimal 30%.

 

Saat ini pengusaha masih menunggu peraturan menteri pertanian (permentan) yang akan mengatur teknis pelaksanaan divestasi. meski begitu, Afrizal mengklaim, sebagian perusahaan Hortikultura sudah mulai melakukan divestasi.

 

Asal tahu saja, Hortindo mencatat ada 110 perusahaan Hortikultura di Indonesia. Namun perusahaan yang kepemilikan saham asingnya lebih dari 30% kurang dari sepuluh perusahaan.

 

Afrizal yang juga menjabat sebagai Direktur PT East West Seed Indonesia (Ewindo) mengungkapkan, perusahaannya sudah mulai melakukan divestasi dengan sistem nominee arrangement alias saham pinjam nama sejak 2015.

 

Semula, seluruh saham Ewindo dikuasai oleh induk usahanya yang berada di Belanda, yaitu Enza Zaden dan East West Seed. Namun sayangnya Afrizal enggan memberi tahu komposisi pemilik saham Ewindo saat ini. "Kami cuma bisa bilang, kami sudah mengikuti peraturan pemerintah," ujarnya mengelak.

 

Afrizal menambahkan, selain Ewindo, ada satu perusahaan Hortikultura lagi yang sudah mulai melakukan divestasi yaitu PT Koreana Seed Indonesia yang merupakan PMA dari Korea Selatan.

 

Sementara itu Kemtan berjanji akan segera menerbitkan permentan sebagai turunan dari UU Hortikultura.

 

Kepala Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Hortikulutra Kemtan Inangana bilang, Kemtan sudah selesai membahas draft permentan. Kemtan juga telah melakukan public hearing sebanyak dua kali.

Saat ini permentan tersebut tinggal menunggu tanda tangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

 

Dia berharap permentan dapat menjadi acuan bagi perusahaan Hortikultura yang kepemilikan saham asingnya masih lebih dari 30% untuk segera menuntaskan pengalihan saham mereka.

 

"Seharusnya perusahaan Hortikultura asing sudah bisa menjalankannya, karena UU Hortikultura sudah memberi jangka waktu empat tahun sejak UU mulai berlaku 2010," ujar Inangana.

 

(Kontan)