Waspadai Lonjakan Harga Beras Thailand

Pemerintah Thailand telah memerintahkan para petani di negaranya untuk mengurangi produksi beras. Kebijakan tersebut dipicu oleh krisis air yang melanda Negeri Gajah Putih itu. Curah hujan yang di bawah rata-rata sejak empat tahun terakhir ini menyebabkan daerah-daerah penyangga air menyusut dan saluran irigasi mengering. Akibatnya, mayoritas petani di Thailand kekurangan air untuk masa tanam kedua. Pendapatan petani pun berkurang dan banyak dari mereka yang terlilit utang.


Kita patut memberikan perhatian pada kondisi pertanian di Thailand. Ini lantaran Thailand menjadi salah satu produsen dan eksportir terbesar beras dunia, selain Myanmar, India, Vietnam, dan Kamboja. Pada 2015, Thailand sempat surplus beras hingga 12 juta ton. Surplus inilah yang diekspor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Thailand yang akan memangkas produksi beras tentu akan memengaruhi perdagangan beras di pasar internasional. Berkurangnya pasokan beras Thailand dikhawatirkan akan mendongkrak harga beras di pasar internasional. Saat ini, perdagangan beras di pasar internasional mencapai 10 persen dari total produksi dunia. Artinya, mayoritas produsen lebih banyak menggunakannya untuk keperluan domestik.

Bagi Indonesia, kebijakan pemangkasan produksi beras Thailand patut diwaspadai. Ini karena konsumsi beras masyarakat Indonesia masih terbilang tinggi. Konsumsi beras penduduk per kapita tercatat 84,55 kilogram (kg) per tahun. Sementara itu, stok beras nasional di gudang-gudang Bulog yang saat ini mencapai 1,46 juta ton, masih jauh di bawah target, sehingga dikhawatirkan tidak mampu meredam gejolak harga yang mulai merangkak naik sejak awal tahun ini. Idealnya, stok beras nasional mencapai 1,8-2 juta ton agar pemerintah punya kemampuan yang cukup untuk menjaga stabilitas harga.

Kita berharap kebijakan Pemerintah Thailand itu tidak memengaruhi harga beras di Tanah Air. Kita berharap pula negara-negara lain yang juga menjadi produsen beras bisa mengisi kekosongan pasokan yang akan ditinggalkan Thailand. Di sisi lain, kita pun berharap negara-negara produsen beras dunia tidak mengambil kebijakan untuk tidak memacu ekspor. Dengan begitu, harga beras di pasar internasional tahun ini bisa stabil seperti saat ini di kisaran US$ 300-400 per ton.

Saat ini stok beras dunia memang menipis. Dengan kebijakan Thailand tersebut, maka stok beras dunia akan semakin berkurang dan harga berpotensi naik jika tidak ada negara produsen yang mau mengisi kekurangan pasokan. Karena itu, kita mengingatkan pemerintah agar mewaspadai setiap pergerakan harga beras. Kenaikan harga beras sekecil apa pun akan berpengaruh terhadap inflasi, menguras pendapatan masyarakat, dan mendongkrak angka kemiskinan.

Menurut data Badan Pusat Stastik (BPS), lonjakan harga beras menjadi salah satu pemicu inflasi Januari 2016 yang tercatat sebesar 0,51 persen. Kenaikan harga ini terjadi pada beras premium, medium, dan kualitas rendah. Harga beras premium di Januari 2016 mencapai Rp 9.723 per kilogram (kg) atau naik 0,62 persen dibandingkan Desember 2015 yang sebesar Rp 9.663,57 per kg. Kemudian, harga beras kualitas medium di Januari mencapai Rp 9.548,24 per kg atau naik 1,03 persen, dibandingkan Desember 2015 yang sebesar Rp 9.450,66 per kg. Sedangkan harga beras kualitas rendah di Januari 2016 mencapai Rp 9.280,39 per kg atau naik 0,84 persen, dibandingkan Desember 2015, sebesar Rp 9.208,28 per kg.

Kenaikan harga beras akan berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia, salah satunya dipicu karena harga pangan yang mahal. Bahkan harga jual beras di Indonesia merupakan yang termahal meski harga bahan bakar minyak (BBM) telah diturunkan. Harga beras di Indonesia bisa lebih mahal 30-50 persen dibandingkan beras di Thailand dan Vietnam.

Menurut catatan BPS, kontribusi komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditas non-makanan. Sumbangan garis kemiskinan dari makanan mencapai 73,07 persen, sedangkan nonmakanan hanya 26,93 persen. Beras menjadi penyumbang tertinggi dari kelompok makanan, masing-masing 22,10 persen di perkotaan dan 28,74 persen di perdesaan. Sedangkan dari kelompok nonmakanan, penyumbang terbesar adalah perumahan, masing-masing 9,07 persen di perkotaan dan 7,37 persen di perdesaan.

Harga beras di Indonesia sebenarnya masih bisa diturunkan jika terjadi efisiensi dalam sistem produksi, rantai distribusi atau tata niaga, dan proses penggilingan padi. Selama ini, sistem produksi padi tidak efisien disebabkan banyaknya jumlah petani yang garapan sawahnya kecil-kecil. Rantai tata niaga yang terlalu panjang juga menjadi penyebab mahalnya harga beras di Indonesia. Hal ini tercermin dari produksi gabah yang melimpah namun harga beras di tingkat konsumen sangat mahal.

Proses penggilingan tidak efisien karena banyaknya unit penggilingan namun kinerjanya tidak maksimal. Dari total 182.200 unit penggilingan padi, hanya 1 persen yang merupakan penggilingan besar dan sisanya penggilingan medium dan kecil, termasuk penggilingan portabel. Masih tingginya harga beras di Indonesia juga disebabkan ekonomi biaya tinggi yang dipicu oleh kebocoran subsidi pupuk maupun benih. Mahalnya harga beras di Indonesia membuat negara-negara produsen beras ramai-ramai ingin memasukkan beras ke Indonesia.

Kita berharap pemerintah dapat mengevaluasi upaya peningkatan produktivitas beras sehingga Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa bisa swasembada beras dan tidak lagi menjadi pasar bagi negara-negara produsen beras lainnya.

(BERITA SATU.COM)