Pemerintah Malaysia Pantau Kenaikan Harga Pangan

Kementrian Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme Malaysia, membentuk tim khusus untuk memantau melambungnya harga pangan. Kementrian tersebut telah diminta Pemerintah Malaysia untuk memerintahkan jajarannya mengecek para pedagang perantara yang disinyalir mengambil keuntungan berlebihan.

 

 

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mengatakan Kabinet Pemerintah saat ini tengah serius menangani melonjaknya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

 

“Ada perbedaan menyolok antara biaya produksi dengan harga yang dikenakan pada konsumen. Ini berarti mereka (pada pedagang) mengambil keuntungan dengan mengenakan biaya yang lebih dari yang seharusnya,” ujar Datuk Ahmad Zahidi dikutip dari Star Malaysia.

 

“Saya ingin Kementrian membentuk tim khusus untuk mempelajari masalah ini. Kemudian memastikan harga pangan di tingkat konsumen tidak melambung oleh praktik-praktik semacam ini. Kami tidak ingin rakyat menderita. Adalah kewajiban pemerintah untuk tidak membuat rakyatnya sengsara,” lanjut pria yang kakek neneknya berasal dari Pulau Jawa ini.

 

 

Datuk Ahmad Zahidi menambahkan, Pemerintah Malaysia tidak akan menoleransi jika naiknya harga-harga kebutuhan pokok itu tak ada kaitannya dengan variabel biaya produksi. Jika biaya produksi relatif tidak banyak berubah, maka seharusnya harga-harga pangan juga tidak mengalami lonjakan berarti.

 

Apalagi negeri jiran itu juga memiliki payung hukum berupa Price Control Act and Anti Profiteering Act. Payung hukum yang sudah berjalan hampir 70 tahun tersebut, mengatur pengendalian harga dan larangan mengambil keuntungan secara berlebihan.

 

Untuk menjamin terlaksananya peraturan, Malaysia memiliki pegawai pemerintahan yang bertindak layaknya polisi. Mereka mengawasi harga di pedagang dan memastikan mereka tidak menaikkan harga tanpa instruksi pemerintah. Jika melanggar, ada sanksi tegas menanti, yakni denda uang atau hukuman penjara.

 

(Pomidor.id)