Kementan Ingin Benahi Sistem Pascapanen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan sistem pangan terutama penanganan pascapanen dan pemasaran hasil pertanian menjadi sangat krusial dalam menjamin dan mewujudkan ketahanan pangan nasional, terlebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini.



Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan selama pandemi kinerja positif pertanian tidak hanya terukir lewat peningkatan nilai dan volume ekspor pertanian tetapi juga terukir lewat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia meminta berbagai bentuk kinerja kementerian dapat dimaksimalkan melalui upaya bersama membenahi pertanian dari hulu ke hilir.

“Pertanian itu sangat strategis, permasalahan di dalamnya juga sangat kompleks dan sangat mendalam. Permasalahan terjadi tidak hanya sebatas di produksi, tetapi juga terjadi pada tahapan pascapanen, disinilah kami butuh masukan dari semuanya, dari para ahli,” kata Syahrul melalui pernyataan resminya, Jumat (26/2).

Syahrul mengatakan, Kementerian Pertanian selama ini tidak hanya menekankan pada upaya peningkatan produksi pangan. Namun juga pada upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, hilirisasi, pemasaran dan ekspor produk pertanian. Itu diharapkan dapat memberikan efek berganda untuk sektor pembangunan lainnya.

“Saya berharap para ahli dapat membantu menyempurnakan pertanian kita dari proses budidaya hingga proses pascapanen, termasuk dalam program Food Estate,” katanya menambahkan. 

 

 

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, mangatakan, pemerintah telah membentuk Pokok Kerja Ahli Ketahanan Pangan untuk bisa membantu meningkatkan peran dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam penanganan pascapanen dan pemasaran hasil pertanian.

“Pokja ini anggotanya terdiri dari kawan-kawan di perguruan tinggi seluruh Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah dekan fakultas pertanian, ada juga peneliti, pengamat dan ahli pertanian yang mewakili seluruh Provinsi di Indonesia," jelasnya.

Pada Rabu (24/2), pertemuan Pokja perdana telah dilakukan dan akan difokuskan pada persoalan pascapanen, pemasaran, distribusi pangan, jaminan keamanan hingga mutu pangan segar.

“Optimalisasi penanganan pascapanen dan pemasaran hasil pertanian memiliki potensi untuk dapat mengurangi food loss dan food waste, menekan disparitas harga antar wilayah, membuka kesempatan berusaha serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian," ujarnya.

Sebagai informasi, Pokja Ahli Ketahanan Pangan diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan. Sementara itu, ada 28 anggota dari latar belakang belakang beragam, mulai dari perguruan tinggi, praktisi, organisasi profesi, pemerintah dan juga unsur organisasi kemasyarakatan.