Kementan: Tak Ada Negara yang Semua Daerahnya Surplus Pangan

Jakarta - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengklaim stok pangan nasional ini masih aman. Meski begitu, ada sejumlah catatan beberapa provinsi alami mengalami defisit dan surplus untuk komoditas tertentu.


Terkaid defisit pangan di beberapa wilayah di masa pandemi virus Corona atau Covid-19 yang sebelumnya disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Agung menilai tak ada negara yang seluruh provinsi atau negara bagiannya mengalami surplus pangan.


"Ini wajar. Gak ada di suatu negara di bagian provinsi semuanya surplus . Gak ada suatu negara, di seluruh negara bagiannya surplus," ucapnya saat webinar Ketahanan Pangan Selama dan Pasca Covid-19, Kamis, 14 Mei 2020.


Agung lalu mencontohkan Thailand yang mengalami hal serupa. Padahal negara tersebut dinilai mempunyai sistem transportasi yang baik dan bukan negara kepulauan. "Tidak ada surplus semua," tuturnya.


Sementara Indonesia yang daratannya luas dan mempunyai delapan zona iklim mempunyai karakteristik tersendiri. Tak semua tumbuhan pangan bisa tumbuh baik di satu zona iklim.


Oleh karena itu, Agung menuturkan, yang lebih penting adalah bersama-sama mencari solusi untuk menjaga ketersediaan pangan. Lalu terus berusaha memperbaiki jalur distribusi agar harga pangan tetap normal hingga sampai tujuan.


Sebelumnya, pada rapat terbatas pada beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan stok kebutuhan pokok seperti beras terjadi defisit di tujuh provinsi. Produk jagung misalnya defisit di 11 provinsi, cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah defisit di satu provinsi, sedangkan telur ayam defisit di 22 provinsi.


Untuk itu, Jokowi meminta segala masalah yang berkaitan dengan distribusi bahan pangan segera diselesaikan. “Sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus. Transportasi distribusi pangan antarprovinsi, antarwilayah, dan antarpulau tidak boleh terganggu meski beberapa wilayah menerapkan PSBB,” ujarnya, Selasa 28 April 2020.


(bisnis.tempo.co)