Kementan Dorong Petani ke Industri Beras Lewat SP3T

Kementerian Pertanian (Kementan) telah membentuk Sentra Pelayanan Pertanian Terpadu (SP3T) sebagai sarana yang menampung dan memasarkan hasil panen petani. Dengan demikian, SP3T ini merupakan upaya Kementan dalam penanganan pascapanen yang lebih baik.

Seperti haknya di Ciamis, Kerjasama antara SP3T Sukasari Kabupaten Ciamis dengan pihak Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) terjalin baik. Hasilnya, pada saat harga gabah di pasaran melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta gudang Perum Bulog tak mampu menampung lantaran penuh, pihak SP3T Sukasari Ciamis bisa segera memasok sebanyak 210 ton beras bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada pihak Kementerian Sosial melalui Perum Bulog.

Menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Budiawan, ada kewajiban SP3T Darma Usaha Sukasari Ciamis untuk mengumpulkan gabah sebagai cadangan nasional.

Khusus untuk kebutuhan BPNT saat ini kembali dipegang oleh pihak Perum Bulog setelah sebelumnya bisa semua pihak yang langsung memasok ke Kementerian Sosial. Kalau untuk memenuhi kebutuhan Bulog masih yang standar premium dengan harga Rp 8.800 per kilogram (kg).

“Pada 2018 para petani di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis mendapat bantuan fasilitas alsintan berupa alat pemisah warna beras (color sorter, red). Sebab, beras premium terlihat putih mulus tidak ada campuran warna lain, seperti kuning apalagi warna hitam,” ujar Budiawan dalam keterangan resminya, Minggu (6/10/2019).

Melalui mesin tersebut permintaan pasar atau konsumen bisa dilayani. Beras yang dibutuhkan bisa dipoles karena alat untuk itu sudah tersedia di SP3T Darma Usaha yang dikelola oleh Kelompok Tani Darma Usaha.

Para petani yang tergabung di Gabungan Kelompok Tani Darma Usaha telah bisa melayani permintaan beras seperti apa saja karena alat sudah tersedia dari Kementan, beber Budiawan.

Dia menambahkan bahwa apabila merujuk pada kesehatan pangan, maka beras terkupas awal itulah yang sehat dikonsumsi atau tidak perlu dipoles lagi. Namun, itulah masyarakat di Indonesia sekarang ini yang menginginkan beras yang harus terlihat bersih dan bening, padahal gizinya sudah hampir tidak ada lagi.

“Bangunan SP3T di Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Ciamis itu ternyata kapasitasnya kurang cukup. Kalau sedang berproduksi, tempat penyimpanan gabah yang siap dikeringkan di vertical drayer dengan hasil yang akan masuk ke mesin penggilingan menjadi sangat penuh,” katanya.

“Artinya, semestinya gudang harus terpisah atau jangan disatukan antara tempat beras dan tempat gabah, sehingga lingkungan bekerja lebih nyaman,” sambung Budiawan.

Akan hal itu, Budiawan mengaku telah menyampaikan kepada pihak Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Kementan. Alhasil, tambahan kapasitas gudang akan ditambah dalam waktu dekat.

“Karena ini kan masih tergolong baru dan masih pengembangan, namun biarlah konsentrasi dulu untuk pemanfaatan alat yang sudah ada semaksimal mungkin,” ujarnya.

Terbiasa Tidak Jual Gabah Kering Panen

Kepala Seksi Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis, Yayu Rahayu menuturkan pihak produsen beras di SP3T Sukasari saat ini membutuhkan lantai jemur. Alasannya adalah karena di Wilayah Priyangan Timur terutama Ciamis tidak ada petani yang jual padi gabah kering panen atau GKP.

“Sebab, budaya masyarakat petai di daerah ini adalah padi sudah dikeringkan dulu lalu disimpan beberapa waktu di rumah kemudian barulah dijual,” tuturnya.

Memang dilihat dari segi ketahanan pangan justru yang seperti itu lebih baik dan berguna menjaga kemantapan cadangan atau stock stability pangan, di mana waktu paceklik petani tidak kekurangan bahan pangan terutama beras karena persediaan padi masih ada di gudang atau lumbung petani, tambah Yayu.

Ia menambahkan bahwa alasan perlunya lantai jemur sebab petani mempunyai pola pikir tersendiri tentang hasil panen, yaitu gabang kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG) dan gabah kering simpan (GKS). Artinya, dari GKP harus menjadi GKS barulah gabah kering giling atau GKG itu.

“Atas kondisi demikian itulah para petani membutuhkan lantai jemur yang lebih memadai atau lebih luas, di mana apabila kelembaban padi masih 17 persen tentu berisiko kalau disimpan lama,” katanya.

Sebab, menurut Yayu Rahayu, padi panenan petani itu kadar airnya tidak sama. Pasalnya ada yang 15 persen atau 17 persen atau di atasnya akan berpengaruh pada mutu dan sulit menghitungnya waktu kalau masuk ke mesin pengering.

“Jadi, kalau pihak pengelola SP3T mempunyai lantai jemur, paling dijemur sejam atau dua jam untuk menyamakan kadar airnya.Kalau sudah sama kadar airnya masuk ke dalam mesin pengering kadar air lebih seragam dan juga mempersingkat waktu proses pengeringannya,” tegasnya.

Mutu Turun Di Musim Kemarau

Kenapa pada musim kemarau justru mutu padi malah turun? Yayu menjelaskan pada musim kering seperti sekarang kalau gabah dimasukkan ke dalam mesin pengering malah kualitas beras akan turun. Ini disebabkan karena kondisinya lebih banyak yang pecah atau broken bahkan beras jadi hancur.

“Gabah terlalu kering kalau digiling malahan akan banyak menir yang dihasilkan, sehingga agak merugi dari segi bisnis beras,” jelasnya.

Jadi, Yayu menegaskan untuk mengantisipasi kondisi seperti itu suhu di dalam mesin dryer itu dinaikkan pelan-pelan agar broken tidak terlalu banyak. Kapasitas mesin pengering atau drayer yang ada sekarang 10 ton dalam sekali proses 8 jam hingga 12 jam.

“Nah, dari pada melalui pengaturan seperti itu adalah lebih baik kalau menjemur gabah itu sebentar di lantai jemur kemudian diolah menjadi beras bermutu baik,” tandasnya.

Terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Gatut Sumbogodjati mengatakan kegiatan fasilitas SP3T harus mentransformasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani penerimanya untuk naik kelas menjadi pemain Industri beras yang berkelanjutan guna dapat menyerap gabah petani. Apabila anggota Gapoktan sedang tidak ada yang panen, maka SP3T sudah bisa mencari dan membeli gabah dari petani yang saat itu sedang panen.

“Sehingga SP3T terus operasional untuk mengoptimalkan fungsinya menjadi pemain industri beras, sehingga dapat menjadi bagian dari program pemerintah untuk mencapai target swasembada beras,” ujarnya.

Menanggapi kebutuhan lanjutan SP3T tersebut, Gatut mengatakan pola bantuan pemerintah tentu harus terus diperbaiki melalui evaluasi kinerja masing-masing bantuan, sehingga apabila kelompok tani atau gabungan kelompok tani membutuhkan tambahan fasilitas. Kementan harus evaluasi kembali sejauh mana sarana tersebut dibutuhkan dan seberapa besar dampak kepada Petani.

“Pemerintah tentu memperhatikan kebutuhan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, Tim kami terus bekerja di lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, agar penilaian terhadap kebutuhan kelompok tani tersebut dapat kami identifikasi dengan data dukung yang akurat,” sebutnya.

“Selama bantuan tersebut bersifat urgen dan berdampak pada peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan, pemerintah akan concern untuk terus mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan petani,” pinta Gatut. bantolo

(agrofarm.co.id)