Soal Wajib Tanam Bawang Putih, Kementan Yakin Lahan Tersedia

Kementerian Pertanian optimistis tidak akan ada kendala berarti terkait dengan penyediaan lahan bagi penanaman komoditas bawang putih untuk mencapai program swasembada pada 2019.

 

 

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Diretorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto mengatakan tidak ada kendala dengan lahan penanaman komoditas bawang putih.

 

“Untuk mencapai swasembada ditargetkan tahun 2021 ya diperlukan luas tanam sekitar 65 ribu hektar dan 14 ribu hektar untuk pembibitan,” katanya.

 

Dia pun optimistis dapat mendapatkan lahan yang diperlukan untuk menanam bawang putih di beberapa lokasi yanh sudah ditentukan.

 

"Alasanya, karena potensinya tersedia luas dan kami bersama dinas pertanian siap mendampingi mencari lahan yang sesuai, seperti di Solok Selatan, Cianjur, Garut, Bandung, Tasikmalaya, Tegal, Temanggung, Magelang, Karanganyar, Bima, Lombok Timur, Banyuwangi, Minahasa, dan lainnya," katanya.

 

Sementara itu, terkait benih, kata Prihasto, benih bisa membeli dari benih lokal maupun impor. Benih lokal diperoleh dari hasil panen dan melalui proses patah dormansi, sedangkan benih impor disarankan berasal dari Taiwan, Mesir dan India yang telah diuji kesesuaiannya dan dicoba ditanam di Indonesia dan bisa berhasil tumbuh umbinya.

 

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Pertanian 38/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), disebutkan bahwa impor harus diintegrasikan dengan pengembangan komoditas dalam negeri.

 

Selanjutnya pada Permentan tersebut diatur pelaku usaha yang melakukan impor bawang putih wajib melakukan penanaman di dalam negeri. Luas penanaman bawang putih yang wajib adalah sebesar 5% dari volume permohonan per tahun. Penanaman paling lama satu tahun setelah RIPH terbit dan lokasi tanam diutamakan pada lahan baru.

 

“Realisasi tanam wajib dilaporkan kepada Ditjen dengan diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menangani bidang pertanian, di lokasi penanaman,” terang Prihasto.

 

Prihasto menjelaskan ketentuan wajib tanam 5% ini guna mendukung percepatan swasembada. Ini dimaksudkan agar usahanya berkelanjutan dan Importir agar sejak dini sudah bisa mengembangkan bawang putih sendiri atau bermitra dengan petani. “Sehingga nantinya tidak akan kesulitan mencari barang bila sudah swasembada dan impor distop,” paparnya.

 

Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso mengatakan pada pekan lalu perihal ketersediaan lahan budidaya bawang putih. Dwi mengatakan, komoditas bawang putih hanya dapat ditanam di atas ketinggian 700 Mdpl sedangkan pada ketinggian tersebut sudah ada budidaya komoditas lain.

 

Otomatis, bila swasembada bawang putih tercapai ada komoditas holtikultura lain yang produksinya akan merosot. Oleh sebab itu, Dwi mengatakan, perlu ada pertimbangan khusus supaya swasembada bawang putih tidak lantas menyebabkan kemerosotan komoditas tertentu di sisi lain.

 

"Perhitungan saya, untuk mencapai swasembada bawang putih diperlukan lahan sekitar 100.000 ha. Pastikan ada tanaman yang tergantikan atau trade off, ini bagaimana? Ketika masalah bawang putih terselesaikan apakah akan muncul permasalahan baru dari produksi tanaman lain yang merosot?," tegasnya.

 

(Bisnis.com)